 |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin dalam 9th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). |
Haisawit Media - Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries - CPOPC (Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit) ke-9 di Jakarta, 4 Desember 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berperan sebagai Ketua Delegasi Indonesia, serta menjadi Chairperson bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin.
Pertemuan CPOPC juga dihadiri oleh perwakilan negara pengamat (observer country) yaitu, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Kolombia Rodolfo Enrique Zea Navarro, Menteri Pertanian dan Peternakan Papua Nugini John Simon, Wakil Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras David Ernesto Wainwright, dan High Commissioner Ghana untuk Malaysia Akua Sekyia Ahenkora, sebagai negara observer.
Dalam pertemuan ini, dibahas perspektif negara anggota mengenai market outlook, kenaikan harga, kestabilan harga, dan program mandatori Biodiesel (B30).
Menko Perekonomian menyampaikan, pandemi Covid-19 masih terus menghantui dan dapat menghambat laju pemulihan perekonomian global. Namun di saat yang sama, harga komoditas yang terus meningkat khususnya kelapa sawit juga menciptakan peluang emas bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi.
Pada 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkat 115 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjaga momentum positif minyak sawit berkelanjutan, Indonesia sedang dalam proses memfinalisasi sertifikasi rantai pasok minyak kelapa sawit downstream.
“Tren berkembang mengenai kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit akan merugikan pembangunan sektor minyak sawit. Maka itu, penting bagi CPOPC untuk mempertahankan peran pentingnya untuk mendukung dan menjaga kepentingan bersama negara-negara produsen minyak sawit,” disampaiakan Menko Airlangga.
Beberapa agenda penting dalam MM CPOPC ke-9, antara lain adopsi/pengesahan melalui penandatanganan Protocol to Amend, Adoption of CPOPC Work Plan and Budget 2022 and Annual Contribution 2022, Adoption of Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil, Adoption of CPOPC Policy and Strategy Direction, Adoption of Rules of Procedure of MM and SOM of CPOPC.
Setelah selesai pelaksanaan MM CPOPC ke-9, menyejahterakan hidup dari jutaan petani kelapa sawit di berbagai negara produsen minyak sawit di seluruh dunia menjadi visi utama CPOPC.
Kesejahteraan jutaan petani kelapa sawit menjadi salah satu visi utama CPOPC sebagaimana yang disamapaikan Menko Airlangga pada poin ketujuh dari 8 poin penting yang disepakati dan harus dilakukan negara-negara anggota setelah MM CPOPC ke-9.
Pertama, kedua negara anggota sudah menyetujui Protokol untuk Mengubah Piagam (Protocol to Amend) CPOPC, dan harus mementingkan hal ini untuk melakukan prosedur ratifikasi dalam proses internal masing-masing negara. Anggota yang akan datang juga harus meratifikasi protokol tersebut sebelum diizinkan bergabung.
“Anggota yang masuk akan memperkuat organisasi CPOC dan meningkatkan upaya kami untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global. Ke depannya, Sekretariat akan diperkuat, dari yang tadinya dipimpin oleh Direktur Eksekutif akan ditingkatkan menjadi Sekretaris Jenderal,” ucap Menko Airlangga.
Kedua, harus membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend. Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini.
Ketiga, setelah mengadopsi The Global Framework of Principles on Sustainable Palm Oil, Sekretariat harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini dengan partner internasional yang relevan, khususnya dalam sistem PBB maupun dengan produsen minyak nabati besar, sehingga membantu menyadarkan visi bersama untuk membuat satu standar keberlanjutan bagi minyak yang dapat dikonsumsi.
Keempat, Sekretariat CPOPC juga harus dapat menerjemahkan isu prioritas yang berisi Strategy and Policy Direction menjadi berbagi program dan inisiatif.
“Strategi ini tidak terbatas pada manajemen penawaran, permintaan dan perkiraan harga, tetapi juga semua masalah kritis yang dihadapi oleh anggota dan non-anggota dengan cara yang lebih koheren dan terkoordinasi,” tutur Menko Airlangga.
Kelima, kampanye advokasi juga harus dimonitor, ditelaah, dan diberi masukan supaya semuanya bersinergi dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai impact terukur untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, sekaligus mengurangi sentimen negatif.
Keenam, sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia yang dimulai pada bulan ini, Sekretariat CPOPC juga merencanakan untuk menyebarkan perspektif dan kepentingan dari negara-negara produsen minyak sawit tersebut dalam beberapa forum G20.
“Sesuai kesepakatan dengan Menteri Zuraida, Pertemuan selanjutnya CPOPC akan dilaksanakan pada Juni 2022 di Indonesia,” ungkap Airlangga.
Ketujuh, salah satu visi utama CPOPC adalah untuk menyejahterakan hidup dari jutaan petani kelapa sawit di berbagai negara produsen minyak sawit di seluruh dunia.
Untuk itu, Sekretariat CPOPC harus membuat program yang didedikasikan untuk para petani tersebut.
“The Global Smallholders Forum adalah aktivitas penting yang memfasilitasi dan mengonsolidasi masalah penting dari smallholders minyak sawit global, dan untuk mendukung mereka mencapai standar keberlanjutan seperti yang tercantum dalam SDG’s,” jelas Menko Airlangga.
Kedelapan, Sekretariat juga harus memberikan lebih banyak masukan dan rekomendasi untuk negara anggota mengenai kebijakan dan regulasi yang terus berkembang, dan untuk negara lain yang juga mengonsumsi minyak sawit, yang pastinya akan mempengaruhi industri minyak sawit.
Menteri Zuraida dari Malaysia menyampaikan perhatiannya terhadap sentimen kampanye anti sawit yang dimunculkan oleh berbagai pihak. Sebenarnya kelapa sawit jauh lebih efisien dibandingkan dengan komoditas minyak nabati lainnya, dan propaganda negatif ini perlu mendapatkan respon serius dari CPOPC.
“Indonesia dan Malaysia akan pastikan memberi maklumat yang jelas bahwa kita adalah progressive countries, kampanye negatif itu tidak benar, dan kita juga mampu menjadi pelopor dalam pasar atau industri minyak sawit. Kemudian, proses empat negara observer untuk jadi anggota CPOPC akan dipercepat,” katanya.